Usia reformasi yang telah menginjakkan umurnya lebih dari satu dekade, mengggiring demokratisasi ke arah yang lebih liberal senantiasa memantik tumbuh suburnya partai-partai politik di Indonesia. Ketika demokrasi dilihat pada perspektif masyarakat pada masa Orde Baru merupakan sebuah kegembiraan dan sebuah kemenangan besar dimana jalur-jalur demokratisasi betul-betul telah terbuka dengan lebar walaupun hanya sebatas formal-prosedural saja, jikalau kita masih mengingat pada masa itu yang ada hanya depolitisasi dan pengapungan massa yang senantiasa merapuhkan dan melemahkan spirit kebangsaan rakyat.
Dari situlah para tokoh-tokoh demokrasi yang merasa telah memenangkan pertarungan gagasan arah pembangunan bangsa dengan modal konsep demokrasi melawan otoritarianisme Orde Baru kemudian merekonfigurasi sistem perpolitikan di Indonesia yang kemudian melahirkan banyak partai politik yang dipercaya sebagai kendaraan aspirasi rakyat dan dapat menjadi tiang penyangga demokrasi negara. Pada Pemilu tahun 1999 ada 48 Parpol, pada tahun 2004 ada 24 Parpol dan tahun ini (2009) ada 38 Parpol dan 6 partai lokal (di Aceh) yang berkontestasi. Ini menjadi indikator perjuangan demokrasi telah berhasil menggiring pada implementasi liberalisasi perpolitikan di Indonesia. Tetapi yang menjadi sebuah kritikan besar untuk partai politik adalah apakah betul-betul telah berorientasi pada pencerdasan masyarakat sebagai elemen terbesar dalam penerapan demokrasi substansial ?? dan bukan hanya sekedar berorientasi pada tampuk kepemimpinan yang berkamuflase pada aspirasi rakyat !!
Kecemasan Partai Politik
Pemilu 2009 menghadirkan 44 partai politik termasuk di dalamnya partai politik lokal, menjadi sebuah kebingungan tersendiri buat masyarakat. Dengan banyaknya kontestan pemilu apakah cukup bersinergi pada efektifitas proses demokrasi di Indonesia yang tidak luput dari pengamatan kita telah banyak menghabiskan ongkos !! saya biasa menyebutnya Mangkos “Makan Ongkos”.
Proses demokrasi oleh partai politik hari ini terlihat banyak mengeluarkan banyak biaya yang tidak senantiasa menciptakan masyarakat sejahtera, bahkan sebaliknya..., kalau pun ada yang sejahtera untuk masyarakat pada umumnya hanya sementara dan momentum saja, bahkan kesejahteraan besar ada pada konveksi percetakan saja (mencetak banyak baliho dan spanduk partai untuk kepentingan kampanye) yang juga telah berkontribusi besar menciptakan polusi (kotoran dan sampah-sampah) di kota sampai di desa-desa. Pemilu kali ini bisa diartikan hanyalah sebagai ajang pamer ketampanan para caleg (walaupun mungkin tidak ada yang tampan), parade logo-logo dan atribut. Walaupun ada aksi real seperti bakti sosial, donor darah, dsb. Tetapi hal tersbut hanya bersifat temporal dan momentum saja demi untuk meraih simpati suara di TPS nantinya.
Strategi politik Parpol dalam berkampanye terlalu menurut saya terlalu kuno dan konservatif serta tidak berorientasi pada pencerdasan masyarakat, malahan begitu banyak praktik-praktik politik parpol yang tidak membawa nilai-nilai pendidikan politik untuk masyarakat.
Berbagi macam penyimpangan perpolitikan hasil dari disfungsi partai politik yaitu tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat, dimana untuk momentum pemilu 9 April nanti masyarakat membutuhkan gambaran yang jelas tentang visi dan misi serta strategi partai politik dalam memimpin negara ini, bukan dengan menyodorkan baliho-baliho, bendera-bendera dan gula janji-janji kosong.
Berbagai gagasan-gagasan dan janji-janji para caleg (calon legislatif) yang terus berulang tiap momentum pemilu yang tidak menunjukkan kinerja dan hasil sehingga janji-janji dan gagasan tersebut menjadi basi untuk memotivasi masyarakat dalam ikut dalam pesta demokrasi, ditambah lagi dengan kader-kader partai yang menduduki jabatan publik pada prosesnya tidak menunjukkan sikap aspiratifnya telah diberi nilai minus oleh masyarakat.
Pencerahan politik
Tugas dan fungsi Partai Politik adalah memberikan pencerahan pendidikan politik pada masyarakat. Momentum kampanye bagi partai tidak menjadi ajang uji gagasan untuk kepemimpinan bangsa tetapi hanya menjadi momen besar untuk bagaimana menarik massa sebesar-besarnya dan show force untuk kepentingan kekuasaan, terbukti beberapa proses pemilu yang telah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa tidak mampu menunjukkan kinerja untuk mensejahterakan rakyat tetapi sebaliknya hanyak untuk mensejahterakan dan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya untuk kepentingan momentum berikutnya. Begitu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak lahir dari kebutuhan masyarakat dominan, mungkin hanya lahir dari masyarakat minoritas yaitu upper class, misalnya proyek-proyek para kaum kapitalis.
Pemilu yang modern adalah pemilu yang menyodorkan hidangan yang lebih produktif dan membangun dibanding hanya menyedikan orkes-orkes yang tidak memiliki nilai pencerdasan politik, justru sebaliknya pembodohan politik, dimana masyarakat disuguhkan dengan orkes-orkes yang hanya memberikan kesenangan sesaat yang menurut saya sangat tidak sesuai dengan fungsi partai sesungguhnya. Kelakuan-kelakuan seperti itu hanya menciptakan fanatisme buta pada setiap partai politik sehingga hal tersebut sangat sesnsitif untuk menciptakan konflik horizontal dalam masyarakat. Jangankan konflik horizontal antar pendukung partai yang berbeda konflik pendukung dalam partai sendiri saja bahkan terjadi, misalnya saja salah satu partai nasionalis dalam menggelar kampanye terbuka di mojekerto terlibat perkelahian saat orkes partai berlangsung, bukan hanya para pendukung yang mengalami konflik, para kader pengurus dalam partai pun sering terlibat perkelahian. Mau dikemanakan wajah perpolitikan bangsa ini, sungguh ironis...
Mestinya tugas partai adalah bagaimana menciptakan pendukung yang memiliki tatanan ideologis partainya baik pada wilayah teorisasi maupun implementasi strateginya. Itulah tugas berat partai politik yang sejak dari dulu tidak pernah ada dalam benak pada para politisi kita.
Jadi secara sadar sebenarnya perpolitikan di Indonesia hanyalah milik para kelompok-kelompok partai saja bukan milik masyarakat, jikalau perpolitikan hanya milik partai saja apa bedanya sistem otoriter pada masa Orde Baru dengan sistem yang kita anggap demokrasi hari ini, atau bisa kita sebut dengan neo-otoritarian. konstalasi-konstalasi perpolitikan hanya berada pada tataran elit negara ini bukan berada di tangan rakyat atau kita bisa katakan rakyat hanya akan selalu menjadi kayu bakar untuk melanggengkan perpolitikan elit.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan reflektif kita melihat wajah perpolitikan partai di Indonesia.
Dari situlah para tokoh-tokoh demokrasi yang merasa telah memenangkan pertarungan gagasan arah pembangunan bangsa dengan modal konsep demokrasi melawan otoritarianisme Orde Baru kemudian merekonfigurasi sistem perpolitikan di Indonesia yang kemudian melahirkan banyak partai politik yang dipercaya sebagai kendaraan aspirasi rakyat dan dapat menjadi tiang penyangga demokrasi negara. Pada Pemilu tahun 1999 ada 48 Parpol, pada tahun 2004 ada 24 Parpol dan tahun ini (2009) ada 38 Parpol dan 6 partai lokal (di Aceh) yang berkontestasi. Ini menjadi indikator perjuangan demokrasi telah berhasil menggiring pada implementasi liberalisasi perpolitikan di Indonesia. Tetapi yang menjadi sebuah kritikan besar untuk partai politik adalah apakah betul-betul telah berorientasi pada pencerdasan masyarakat sebagai elemen terbesar dalam penerapan demokrasi substansial ?? dan bukan hanya sekedar berorientasi pada tampuk kepemimpinan yang berkamuflase pada aspirasi rakyat !!
Kecemasan Partai Politik
Pemilu 2009 menghadirkan 44 partai politik termasuk di dalamnya partai politik lokal, menjadi sebuah kebingungan tersendiri buat masyarakat. Dengan banyaknya kontestan pemilu apakah cukup bersinergi pada efektifitas proses demokrasi di Indonesia yang tidak luput dari pengamatan kita telah banyak menghabiskan ongkos !! saya biasa menyebutnya Mangkos “Makan Ongkos”.
Proses demokrasi oleh partai politik hari ini terlihat banyak mengeluarkan banyak biaya yang tidak senantiasa menciptakan masyarakat sejahtera, bahkan sebaliknya..., kalau pun ada yang sejahtera untuk masyarakat pada umumnya hanya sementara dan momentum saja, bahkan kesejahteraan besar ada pada konveksi percetakan saja (mencetak banyak baliho dan spanduk partai untuk kepentingan kampanye) yang juga telah berkontribusi besar menciptakan polusi (kotoran dan sampah-sampah) di kota sampai di desa-desa. Pemilu kali ini bisa diartikan hanyalah sebagai ajang pamer ketampanan para caleg (walaupun mungkin tidak ada yang tampan), parade logo-logo dan atribut. Walaupun ada aksi real seperti bakti sosial, donor darah, dsb. Tetapi hal tersbut hanya bersifat temporal dan momentum saja demi untuk meraih simpati suara di TPS nantinya.
Strategi politik Parpol dalam berkampanye terlalu menurut saya terlalu kuno dan konservatif serta tidak berorientasi pada pencerdasan masyarakat, malahan begitu banyak praktik-praktik politik parpol yang tidak membawa nilai-nilai pendidikan politik untuk masyarakat.
Berbagi macam penyimpangan perpolitikan hasil dari disfungsi partai politik yaitu tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat, dimana untuk momentum pemilu 9 April nanti masyarakat membutuhkan gambaran yang jelas tentang visi dan misi serta strategi partai politik dalam memimpin negara ini, bukan dengan menyodorkan baliho-baliho, bendera-bendera dan gula janji-janji kosong.
Berbagai gagasan-gagasan dan janji-janji para caleg (calon legislatif) yang terus berulang tiap momentum pemilu yang tidak menunjukkan kinerja dan hasil sehingga janji-janji dan gagasan tersebut menjadi basi untuk memotivasi masyarakat dalam ikut dalam pesta demokrasi, ditambah lagi dengan kader-kader partai yang menduduki jabatan publik pada prosesnya tidak menunjukkan sikap aspiratifnya telah diberi nilai minus oleh masyarakat.
Pencerahan politik
Tugas dan fungsi Partai Politik adalah memberikan pencerahan pendidikan politik pada masyarakat. Momentum kampanye bagi partai tidak menjadi ajang uji gagasan untuk kepemimpinan bangsa tetapi hanya menjadi momen besar untuk bagaimana menarik massa sebesar-besarnya dan show force untuk kepentingan kekuasaan, terbukti beberapa proses pemilu yang telah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa tidak mampu menunjukkan kinerja untuk mensejahterakan rakyat tetapi sebaliknya hanyak untuk mensejahterakan dan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya untuk kepentingan momentum berikutnya. Begitu banyak kebijakan-kebijakan yang tidak lahir dari kebutuhan masyarakat dominan, mungkin hanya lahir dari masyarakat minoritas yaitu upper class, misalnya proyek-proyek para kaum kapitalis.
Pemilu yang modern adalah pemilu yang menyodorkan hidangan yang lebih produktif dan membangun dibanding hanya menyedikan orkes-orkes yang tidak memiliki nilai pencerdasan politik, justru sebaliknya pembodohan politik, dimana masyarakat disuguhkan dengan orkes-orkes yang hanya memberikan kesenangan sesaat yang menurut saya sangat tidak sesuai dengan fungsi partai sesungguhnya. Kelakuan-kelakuan seperti itu hanya menciptakan fanatisme buta pada setiap partai politik sehingga hal tersebut sangat sesnsitif untuk menciptakan konflik horizontal dalam masyarakat. Jangankan konflik horizontal antar pendukung partai yang berbeda konflik pendukung dalam partai sendiri saja bahkan terjadi, misalnya saja salah satu partai nasionalis dalam menggelar kampanye terbuka di mojekerto terlibat perkelahian saat orkes partai berlangsung, bukan hanya para pendukung yang mengalami konflik, para kader pengurus dalam partai pun sering terlibat perkelahian. Mau dikemanakan wajah perpolitikan bangsa ini, sungguh ironis...
Mestinya tugas partai adalah bagaimana menciptakan pendukung yang memiliki tatanan ideologis partainya baik pada wilayah teorisasi maupun implementasi strateginya. Itulah tugas berat partai politik yang sejak dari dulu tidak pernah ada dalam benak pada para politisi kita.
Jadi secara sadar sebenarnya perpolitikan di Indonesia hanyalah milik para kelompok-kelompok partai saja bukan milik masyarakat, jikalau perpolitikan hanya milik partai saja apa bedanya sistem otoriter pada masa Orde Baru dengan sistem yang kita anggap demokrasi hari ini, atau bisa kita sebut dengan neo-otoritarian. konstalasi-konstalasi perpolitikan hanya berada pada tataran elit negara ini bukan berada di tangan rakyat atau kita bisa katakan rakyat hanya akan selalu menjadi kayu bakar untuk melanggengkan perpolitikan elit.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan reflektif kita melihat wajah perpolitikan partai di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar